Bintunipos.com,-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi 12 dari Daerah Pemilihan Papua Barat, drg. Alfons Manibui, DESS, menegaskan bahwa menjawab kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di daerah merupakan salah satu tugas utama perwakilan rakyat. Menurutnya, peran ini dijalankan dengan cara menyerap informasi dan aspirasi dari masyarakat, kemudian mencari solusi bersama yang nantinya akan dibawa ke lembaga legislatif di pusat.
Hal itu disampaikannya saat pertemuan tatap muka bersama Pemerintah Daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gedung Sasana Karya Perkantoran Bupati SP 3 Distrik Manimeri, Teluk Bintuni, pada Senin, (27/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh sesama Anggota DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, S.P., serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Hadir dalam pertemuan antara lain Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sekaligus Pembina Wilayah Papua dan Maluku, Bambang Hermanto; jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Papua Barat yang diwakili oleh Arif Rohman Khakim (Sales Area Manager) dan Yunus Muharram (Sales Branch Manager); perwakilan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Papua Barat; serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat. Turut hadir pula sejumlah staf pendamping dari masing-masing instansi terkait.
Dalam paparannya, Alfons Manibui juga menguraikan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterbatasan stok dan ketersediaan BBM di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama agar penyaluran dan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi serta mengawal setiap tahap pembangunan di daerah, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan energi. Kami berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Sebab bantuan ini sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan kurang mampu, agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan tepat guna,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan pasokan dan distribusi BBM, serta memastikan kebutuhan energi di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya dapat terpenuhi dengan baik.(***)
