Manokwari,BP-Pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil langkah cepat dan bijak menyikapi gejolak kelangkaan gas elpiji yang terjadi hampir satu bulan terakhir akibat perubahan jalur distribusi nasional dan dinamika situasi global.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa, kepada wartawan usai mengikuti apel pagi di halaman kantor gubernur Senin (18/5) mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi intensif dengan pihak PT Pertamina (Persero) guna mencari solusi atas keterbatasan pasokan gas di wilayah Papua Barat.
Menurutnya, perubahan kebijakan distribusi terjadi karena dampak situasi geopolitik dunia, khususnya ketegangan internasional yang memengaruhi jalur pelayaran energi global di kawasan Selat Hormuz. Kondisi tersebut berdampak pada kebijakan distribusi Pertamina yang sebelumnya memungkinkan pasokan langsung dari Surabaya, namun kini harus melalui Terminal Wayame di Ambon.
“Dulu distribusi bisa langsung dari Surabaya ke Papua Barat, tetapi sekarang harus melalui Wayame. Proses ini membuat kapal mengalami kesulitan dan waktu pengiriman menjadi lebih panjang,” ujar Werinussa.
Ia menjelaskan, jalur distribusi yang berlapis menyebabkan pengiriman gas harus melalui beberapa tahapan, mulai dari Surabaya menuju Wayame, kembali ke Surabaya, kemudian ke Ambon sebelum akhirnya dikirim ke Papua Barat. Situasi tersebut memicu kelangkaan gas elpiji di masyarakat.
Kelangkaan ini berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Sejumlah dapur umum serta operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) mengalami kendala karena bergantung pada pasokan gas untuk kegiatan memasak dan operasional harian.
Bahkan, harga gas elpiji ukuran 12 kilogram di tingkat masyarakat dilaporkan melonjak hingga Rp600 ribu per tabung, jauh di atas harga normal.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina di Surabaya guna memastikan kepastian pasokan dan distribusi gas.
“Kami ingin memastikan siapa yang memasukkan gas, siapa distributornya, dan ke toko mana disalurkan. Jalur distribusi harus jelas agar tidak muncul spekulasi atau penimbunan,” tegasnya.
Pemprov Papua Barat menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus melindungi masyarakat dari praktik distribusi yang tidak transparan. Pengawasan distribusi akan diperketat, terutama menjelang kegiatan berskala besar di daerah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Werinussa juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah daerah bersama Pertamina terus bekerja memastikan distribusi energi kembali normal secepatnya.
“Ini bukan semata persoalan daerah, tetapi dampak situasi global. Namun pemerintah hadir untuk memastikan solusi terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.(***)
