Manokwari,BP,— Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah dalam membuka ruang afirmasi pendidikan kedinasan bagi generasi muda Papua guna meningkatkan akses menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Menteri Hukum mengapresiasi penampilan pelajar dan mahasiswa Papua Barat yang menampilkan kolaborasi gerak, musik, dan vokal secara harmonis. Menurutnya, penampilan tersebut mencerminkan potensi besar, semangat, serta kedisiplinan generasi muda Papua yang perlu diperkuat melalui kebijakan afirmasi pemerintah.
“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Supratman.
Pada kesempatan itu, ia menawarkan peluang kepada pelajar dan mahasiswa Papua untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum. Mahasiswa yang berminat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dari semester awal dengan peluang diangkat sebagai ASN setelah lulus.
Selain jalur pendidikan kedinasan, Menteri Hukum juga memberi opsi bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi agar tetap melanjutkan studi di kampus masing-masing. Pemerintah, kata dia, tetap membuka kebijakan afirmasi dalam proses rekrutmen ASN bagi putra-putri Papua.
Supratman menegaskan bahwa sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum, kebijakan afirmasi telah menjadi perhatian utama, baik dalam penerimaan calon mahasiswa kedinasan maupun rekrutmen ASN di lingkungan kementerian.
Ia juga mendorong pelajar tingkat SMP dan SMA di Papua agar mempersiapkan diri sejak dini untuk memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan tersebut.
Menurutnya, afirmasi pendidikan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, serta memperkuat pelayanan hukum dan publik di masa depan.
Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda Papua yang mampu berkembang, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.
