Bintunipos com,- Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mengunjungi Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat (08/10).
Kunjungan ini dilakukan pasca konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) /Polri tahun lalu.Akibat peristiwa tersebut aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan dan warga masyarakat setempat mengungsi ke wilayah kota Teluk Bintuni.
Melihat kondisi itu Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal ini Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, didampingi Kapolres, Dandim 1806/TB dan Anggota DPRK Dapil Moskona, meninjau Distrik Moskona Utara tersebut.
Kunjungan ini dilakukan Bupati dan dan rombongan untuk memastikan kesiapan pemulangan warga masyarakat setempat yang pengungsi meninggalkan distrik Moskona Utara dan distrik Moskona Utara Jauh .
Kepala Sekolah SD Negeri Moyeba, Mesias Orocomna, mengaku sangat mengapresiasi langkah Bupati yang melihat langsung kerusakan sekolahnya. Gedung sekolah yang sudah rusak sejak 2015, diperparah dengan peristiwa kontak bersenjata pada tahun 2025, membuat proses belajar mengajar terpaksa dipindahkan selama satu tahun terakhir ke SD Negeri 2 Kali Kodok di Bintuni.
Sebagai warga masyarakat Moskona Utara dan juga sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi kepada Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, yang sudah melihat keadaan langsung di lapangan. Harapan kami apa yang disampaikan bisa segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah,”Ucap Kepsek SD Negeri Moyeba, Mesias Orocomna.
Namun Mesias mengingatkan, luka pendidikan di zona merah konflik ini tidak bisa disembuhkan sendiri. Ia berharap perhatian tidak berhenti di pemerintah daerah.
“Bukan hanya pemerintah daerah, tapi pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dapat memperhatikan kami di daerah yang dianggap zona merah konflik, khususnya di bidang pendidikan agar dapat dibantu fasilitas,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRK Teluk Bintuni, Jefri Orocomna, menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi zona aman kemanusiaan yang bebas dari eksploitasi politik dan militer. Ia menyebut kerusakan tidak hanya pada rumah warga, tapi juga kantor distrik, puskesmas, hingga PAUD, SD, SMP.
“Kondisi Moskona Utara semua tahu, kami sudah lihat ada kerusakan perumahan, kantor-kantor, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan. Ini menjadi wacana kami untuk APBD 2027 agar rumah-rumah dan kantor yang rusak, terutama Kantor Distrik Moskona Utara yang dibangun sejak 2001 sejak Kabupaten Manokwari, bisa dibangun permanen,”Tegas Jefri Orocomna.
Jefri memastikan, DPRK melalui Tim Banggar akan mengawal aspirasi ini. Namun ia juga menekankan, pemulihan total Moskona membutuhkan keberpihakan fiskal dari pusat.
“Pemulihan ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Bapak Gubernur Papua Barat. Saya minta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bekerja sama, sehingga pengungsi bisa dipulangkan dan bisa bahagia di tanah kelahiran mereka,”Paparnya.
Tambahan anggaran transfer ke daerah dinilai krusial. Tanpa dukungan anggaran pemulihan pasca konflik dari pusat, pembangunan kembali rumah layak huni, air bersih, listrik, sekolah, dan puskesmas akan berjalan lambat. Dengan dukungan itu, reintegrasi dan pemulihan psikososial anak-anak Moskona diharapkan berjalan lebih cepat, aman, dan berkelanjutan.ungkapnya.(Osa)
