Manokwari,BP, – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menegaskan pentingnya perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian, pengelolaan, dan penatausahaan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam minyak bumi dan gas alam (migas). Revisi regulasi tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar daerah penghasil dan masyarakat adat yang terdampak langsung kegiatan migas memperoleh bagian manfaat yang lebih proporsional.
Aspirasi itu disampaikan Yohanis dalam Focus Group Discussion (FGD) pembahasan dan pendalaman materi Rancangan Perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Ballroom Vita Hotel, Manokwari, Jumat (20/11/2026).
Menurut Yohanis, revisi Perdasus tersebut merupakan harapan masyarakat adat Suku Sebyar yang selama ini menyuarakan agar pembagian DBH migas lebih memperhatikan posisi Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat yang telah memfasilitasi pembahasan tersebut.
“Revisi ini adalah harapan masyarakat adat Suku Sebyar. Mereka selama ini menyuarakan agar pembagian DBH migas lebih memperhatikan daerah penghasil,” tegas Yohanis.. (***)









