Bintunipos.com– Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Teluk Bintuni, Dr. Henry D. Kapuangan, S.Pd., S.IP., MM, membantah keras pemberitaan salah satu media online yang menyebutkan adanya keterbatasan tenaga guru di Kampung Sibena Permai, Distrik Tuhiba.
Pemberitaan yang tayang pada Kamis (23/04/2026) tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Henry menegaskan bahwa jumlah tenaga pengajar di wilayah tersebut justru telah mencukupi, bahkan tergolong banyak.
“Guru di sana sudah banyak. Jadi kalau ada yang mengatakan masih kekurangan guru atau pengajar, itu tidak benar,” tegasnya.
Menurut Henry, berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan serta laporan dari kepala satuan pendidikan, persoalan utama di Distrik Tuhiba bukanlah kekurangan guru, melainkan jumlah siswa yang masih terbatas.
“Berdasarkan pantauan kami dan laporan kepala sekolah, di Tuhiba itu bukan kekurangan guru. Kendalanya justru jumlah siswa yang masih sedikit,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada Anggota DPRK Teluk Bintuni, Ma’dika, dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2026 di Kampung Sibena, Rabu (22/04/2026). Dalam kegiatan itu, warga mengeluhkan keterbatasan tenaga pengajar, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Henry menyayangkan beredarnya informasi yang tidak didasarkan pada data akurat karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan sesuai fakta.
“Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi berdasarkan data yang valid, sehingga tidak menimbulkan polemik di publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Disdikpora tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.(***)
