Bintuni pos.com,-Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E.,M.H, mendesak penambahan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Pertalite, dan Bio Solar untuk wilayahnya dihadapan dua anggota Komisi XII DPR-RI dalam kunjungan monitoring bersama BPH Migas dan perwakilan Pertamina.
Langkah ini diambil sebagai upaya strategis mengatasi kekurangan penyaluran BBM yang sempat terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Wilayah perkotaan Kabupaten Teluk Bintuni, yakni Distrik Bintuni dan Manimeri, serta untuk menekan laju inflasi daerah akibat tingginya biaya transportasi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Kegiatan tatap muka bersama Pemerintah Daerah dalam kunjungan Monitoring anggota Komisi XII DPR-RI bersama BPH Migas terkait kondisi BBM di Kabupaten Teluk Bintuni, dilaksanakan pada senin (27/4/2027), bertempat di Gedung Sasana Karya, SP 3, Manimeri.
“Perlu penataan ulang pembagian Kuota BBM di Teluk Bintuni, sehingga tidak lagi terjadi kekurangan kuota di beberapa agen resmi penyalur BBM JBT bio solar dan JBKP jenis Pertalite, secara khusus dalam mengurai kemacetan antrian panjang BBM Subsidi di SPBU perkotaan di Teluk Bintuni,”Kata Bupati Yohanis Manibuy.
Bupati harap, melalui pemerataan jumlah kuota BBM secara strategis sesuai kebutuhan, maka tidak ada lagi penumpukan antrian kendaraan di satu SPBU tertentu untuk memperoleh BBM jenis bio solar dan pertalite.
“Kita lihat di salah satu SPBU di wilayah perkotaan yang sering mengakibatkan antrian. Sehingga kalau ada penambahan kuota BBM jenis tertentu dan penugasan, maka kondisi ini tidak lagi terjadi. apalagi dimungkinkan pertashop diberikan kesempatan menjual atau menyalurkan juga BBM jenis solar dan pertalite dengan tetap memperhatikan regulasi, kami Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi,”Ucap Bupati Yohanis Manibuy.
Adapun penyampaian usulan oleh Bupati Yohanis Manibuy, selaku orang nomor satu di Kabupaten Teluk Bintuni, kepada BPH Migas dan Komisi XII DPR-RI, dilakukan berdasarkan evaluasi berbasis data riil konsumsi real-time di tingkat pangkalan/SPBU untuk menghindari penumpukan atau kekurangan. Dimana penambahan kuota difokuskan pada SPBU di area perkotaan sebagai titik sentral aktivitas ekonomi untuk mengurangi antrean panjang.
Bupati juga turut meminta Komisi XII dan BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap stimulasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran, tujuannya Pemda dapat ikut serta memastikan harga di tingkat penyalur sesuai aturan dapat diberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai regulasi. Itu dilakukan secara tepat sasaran, dengan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat pengawas lapangan.
Mengingat, pengecer BBM saat ini tidak memnuhi standar takaran baik dari kualitas tempat dan harganya bervariasi. Hal yanh sama juga terjadi pada penjualan gas tabung LPG jenis 5,5 Kg dan 12 Kg. Dimana rata – rata persentase kenaikan 42 – 49% (persen).
“Kami juga ajak dan mengingatkan akan perhatian terhadap kolaborasi pengawasan penyaluran BBM bersubsidi satu harga dapat dikawal baik. Kami juga pemerintah daerah memintah saran dan masukan terkait penertiban pedagang BBM eceran dan juga dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jenis – jenis BBM dan gas tabung LPG yang boleh dijual pengecer,”Jelasnya
Dengan hasil positif dari pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengharapkan dapat ditindaklanjuti kesepakatan tersebut oleh BPH Migas bersama pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi teknis daerah.
Selain saran dan usulan terkait penataan kembali pembagian kuota BBM agar terdistribusi merata dan Regulasi pertashop dapat menjual BBM subsidi, serta Penetapan harga eceran tertinggi dan pengawasan distribusi yang lebih ketat, Bupati Yohanis Manibuy juga meminta pembangunan pabrik LPG, dan jaringan gas rumah tangga di daerah dapat dibangun di Teluk Bintuni.
Sementara pada bidang Kelistrikan, Bupati Teluk Bintuni mendorong percepatan serah terima operasi dengan PLN dan pemanfaatan kelebihan tenaga dari BP Tangguh, pembangunan PLTS terutama di daerah terpencil dan upaya penambahan alokasi program pemasangan listrik gratis untuk 2.000-5.000 kepada Masyarakat kurang mampu terutama menyasar wilayah Distrik yang berdampak langsung dengan aktivitas BP Tangguh.(***)
